Hari ini, untuk beberapa kalinya, massa mengadakan tindakan demo yang (masih tetap) berkaitan dengan perkara hukum Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok. Ahok sebagai terdakwa dalam masalah sangkaan penistaan agama, saat ini tengah menunggu putusan hakim atas perkaranya yang gagasan bakal di gelar persidangannya pada tanggal 9 Mei 2017 yang akan datang. Persidangan yang berjalan sekitaran 5 bulanan mulai sejak Desember waktu lalu bakal masuk babak akhir yakni sidang pembacaan putusan atau vonis dari majelis hakim atas perkara sangkaan penistaan agama atas Ahok. Serta mendekati sidang pembacaan putusan itu, massa yang diperkiraan meraih beberapa ribu bahkan juga (tuturnya) jutaan orang, mengadakan tindakan demo jilid kesekian. Demo yang kembali di gelar bertopik “Aksi Bela Islam 55”. Lihat kabar berita media, tindakan kesempatan ini mempunyai tujuan untuk mengemukakan masukan orang-orang pada Mahkamah Agung (MA), supaya beberapa hakim yang mengatasi perkara Ahok berlaku berdiri sendiri dalam mengambil putusan atau vonis atas perkara Ahok itu. Agen BandarQ


Tanpa ada di pengaruhi oleh massa juga menurut pandangan saya, beberapa hakim (tidak cuma pada perkara Ahok) pastinya akan berlaku berdiri sendiri dalam mengatasi satu perkara. Telah adalah tugasnya kalau hakim tak memihak satu diantara pihak yang berperkara, tetapi berpihak pada hukum yang berlaku untuk menegakkan hukum serta keadilan. Bila kita lihat undang-undang yang berlaku tentang penyelenggara peradilan di Indonesia yang dimaksud kekuasaan kehakiman, telah ada ketentuan yang mengaturnya. Kekuasaan kehakiman ditata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 th. 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Terang sekali dalam pasal 3 ayat 1 UU itu dijelaskan :

“Dalam menggerakkan pekerjaan serta manfaatnya, hakim serta hakim konstitusi harus melindungi kemandirian peradilan. ”

Jadi tanpa ada diusahakan oleh pihak manapun sesungguhnya UU yang ada telah mengatur tentang independensi dari hakim sebagai satu diantara penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta semua hakim di Indonesia juga harus untuk mematuhinya. Malah karenanya ada berjilid-jilid tindakan yang ada saat ini dapat bikin independensi hakim menyusut. Karna ada desakan dari pihak diluar peradilan yang berusaha memaksakan kehendaknya atas putusan atau vonis hakim atas satu perkara spesifik, yang dalam soal ini perkara sangkaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Sesuai sama keterangan pasal 3 ayat 1 UU mengenai Kekuasaan Kehakiman itu, yang memperjelas arti dari kemandirian peradilan :

“Yang disebut dengan “kemandirian peradilan” yaitu bebas dari campur tangan pihak luar serta bebas dari semua bentuk desakan, baik fisik ataupun psikis. ” Situs BandarQ

Mari memikirkan logis. Bila dalam UU sangatlah terang dijelaskan apa yang disebut dengan intervensi yang bisa memengaruhi kemandirian peradilan atau independensi hakim, jadi sesungguhnya sangatlah terang siapa pihak yang sesungguhnya menginginkan memengaruhi independensi hakim. Karenanya ada berjilid-jilid tindakan yang maksudnya sesungguhnya sama walaupun tidak serupa persis tiap-tiap aksinya, jadi independensi hakim dapat terancam. Karna mungkin walaupun tak ada desakan dengan cara fisik pada pada hakim yang mengatasi perkara Ahok, tetapi dengan cara psikis dapat ada desakan yg tidak tampak dengan cara kasat mata. Hingga pada akhirnya putusan akhir jadi tak berdiri sendiri.

Sudahlah, tak perlu ada tindakan yang tak perlu. Biarlah hakim melakukan tugasnya sesuai sama apa yang ada. Telah ada ketentuan yang mengatur apa yang semestinya dikerjakan hakim dalam mengatasi satu perkara. Demikian halnya ketentuan untuk mengambil keputusan apa sebagai vonis atas perkara Ahok. Sabarlah menunggu hari persidangannya. Cukup kawal sekedarnya saja, tak perlu hingga mengadakan bebrapa tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tempuhlah jalur-jalur yang sesuai sama hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia yaitu negara hukum, bukanlah negara yang penegakan hukumnya berdasar pada desakan massa. Seperti yang di sampaikan Ahok menyikapi “Aksi Bela Islam 55” :

“Kan (hakim) telah ada bukti semuanya. Saya sangka keadilan orang semuanya dapat lihat kok. Terbuka kok jaman ini. Salah tidak salah orang dapat lihat kok. Mengapa kita menyangsikan hakim? ” BandarQ Online

Bila kelak di rasa putusan atau vonis hakim tak memuaskan satu diantara pihak, pakai jalur yang sudah ada yakni jalur hukum. Itu semakin lebih menawan serta legal dibanding jalan kekerasan atau bahkan juga anarkis. Malah bakal menaikkan persoalan lain yang akan tidak ada habisnya. Serahkan putusan atas perkara Ahok pada majelis hakim, karna semua pasti bakal didasarkan atas kenyataan didalam persidangan. Hingga majelis hakim bakal memutuskan yang (diinginkan) adil untuk semuanya pihak yang berperkara. Hormati ketentuan majelis hakim apabila tak senang, ada jalur hukum yang bisa ditempuh supaya hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya.
Share To:

Jesslyn Huang

Post A Comment:

0 comments so far,add yours