Forum Berita - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menegaskan bahwa bentuk NKRI yang berlandaskan Pancasila merupakan hal yang final dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.Agen BandarQ

Siapapun dia, tidak boleh mengubah bentuk negara dan dasar negara dengan alasan apapun.
Said Aqil Siraj mengatakan, NKRI dan Pancasila merupakan titik kulminasi dari sejarah panjang perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang bercita-cita ingin hidup merdeka dalam Bhinneka Tunggal Ika.



"Yang mengubah bentuk dan dasar negara termasuk ke dalam perbuatan makar atau 'bughot' dan hukumnya wajib diperangi," ujar Said 


Menurut Said," semangat khilafah yang digagas kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seharusnya sesuai dengan semangat nasionalisme.ini nggak sama sekali,malah sebaliknya"Poker Online Terpercaya

Nasionalisme di Indonesia, kata dia, wadah beragam ketidaksamaan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, harus dirawat berbarengan supaya semangat kebinekaan tetaplah terjaga.

" Bila ada ormas atau kelompok orang-orang yang menginginkan mengusung faham yang tidak sama dengan Pancasila serta punya potensi menyebabkan bentrokan dengan orang-orang dan bisa mengoyak kebhinnekaan, persatuan serta kerukunan hidup dan ancaman untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi Pemerintah harus melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum, " kata Said

Pemerintah mengambil keputusan ambil langkah untuk membubarkan serta melarang aktivitas yang dikerjakan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam ketentuan itu, Menko Polhukam Wiranto menuturkan tiga argumen pemerintah menginginkan membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tak melakukan peran positif untuk mengambil bagian dalam sistem pembangunan manfaat meraih maksud nasional.

Kedua aktivitas yang dikerjakan HTI terindikasi kuat sudah bertentangan dengan maksud, azas, serta ciri yang berdasar pada Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia th. 1945 seperti ditata dalam Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas.

Ketiga, kegiatan yang dikerjakan HTI dinilai sudah menyebabkan bentrokan di orang-orang yang bisa meneror keamanan serta ketertiban orang-orang, dan membahayakan keutuhan NKRI.

Pemerintah bakal meniti jalur hukum sesuai sama Undang-Undang No 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) berkaitan sistem pembubaran HTI. Bandar Poker Online

Menurut Wiranto, kurun waktu dekat pemerintah bakal ajukan pembubaran itu ke pengadilan supaya mempunyai kekuatan hukum.


" HTI Sudah Bubar , FPI Nyusul " Oleh sebab itu bapak Presiden, organisasi yang beberapa jelas bertentangan dengan 4 pilar. Bubarkan saja "

atas nama Islam kek, atas nama Kristen kek, yang bertentangan dengan 4 pilar mohon, NU mohon supaya pemerintah membubarkan organisasi itu, " tutur Said di acara pembukaan Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/11/2016).

Said mengatakan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan radikalisme. Satu diantaranya di lokasi Jawa barat serta Jakarta. Dia mengatakan, apa yang di ajarkan oleh pesantren radikal itu kerapkali bertentangan dengan ideologi Pancasila bahkan juga menyimpang dari ajaran Agama Islam.

"Ini Nggak dibisa dibiarkan " Ormas yang berani Menentang pemerintahan Harus Berhadapan dengan Hukum yang Berlaku

" Apa yang di ajarkan mereka seringkali jadi masalah sebagai warga Negara indonesia ini, " tutur Said. 
Share To:

Jesslyn Huang

Post A Comment:

0 comments so far,add yours