Jaksa penuntut umum memutar empat video berisi rekaman ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Seluruh video diputar jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 4 April 2017.

Empat video itu merupakan barang bukti sah yang dipakai jaksa untuk mendakwa Ahok dengan dakwaan penodaan agama.Agen PokerV
Tim penasihat hukum Ahok, menuding pemutaran empat rekaman video itu sengaja dilakukan jaksa untuk menciptakan seolah terdakwa telah dengan sengaja menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 51.

Salah satu anggota tim penasihat hukum, Rian Ernest, mengatakan, upaya jaksa itu tak mungkin berhasil mempengaruhi majelis hakim. Sebab, menurutnya, apa yang diucapkan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pidato, bukan untuk menafsirkan salah satu surat dalam Alquran tersebut.


Baca Juga : kasus Makar dan pemerintahan di indonesia



Tapi melainkan hanya untuk menceritakan pengalamannya saja. "Bahwa yang diucapkan itu Pak Gubernur sebenarnya tidak menafsirkan. Tapi cuma cerita pengalaman waktu di Bangka Belitung," kata Rian Ernest.
Empat rekaman video yang diputar jaksa di persidangan ke-17 itu di antaranya, satu video pendek berdurasi sekitar 30 detik tentang pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah Ayat 51, satu video panjang pidato Ahok, satu video ketika Ahok menyapa warga dan wawancara dengan wartawan, dan satu video Partai Nasional Demokrat (NasDem) di mana Ahok juga menyinggung Surat Al-Maidah.

"Tadi juga ada video NasDem ketika Pak Ahok mengucap Surat Al-Maidah," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penodaan agama. Jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 a KUHP atau Pasal 156 KUHP.



  • Sidang Ahok, Hakim Anggap Video Buni Yani Tak Penting

Majelis Hakim mengambil keputusan tak memasukkan video potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok yang diupload Buni Yani ke media media sosial. Ketua Majelis Hakim Dwiarso mengambil keputusan itu lantaran tak ada berita acara penyitaan pada video itu mulai sejak awal perkara Ahok diusut. 
" Majelis memiliki pendapat kalau dalam berkas asli yang ada di majelis tidak ada berita acara penyitaan untuk Buni Yani ini, juga tak ada izin penyitaan dari pengadilan, " kata hakim Dwiarso dalam persidangan perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok di Gedung Kementan, Jakarta Selatan, Senin 4 April 2017.

Hakim Dwiarso meneruskan memanglah ada ketidaksamaan pada video pidato Basuki yang diupload Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan pidato di Balaikota serta di kantor DPP NasDem semuanya memasukkan kalimat Ahok yang memakai kata ‘pakai’ saat mengutip Surat Al Maidah 51.

" Berkas disini ini cuma untuk tanda bukti terdakwa. Karenanya tidak ada disini, serta dari semuanya bukti video ataupun flash-disk yang diupload Pemrpov DKI, semuanya sudah memakai kata 'pakai'. Itu telah jadi kenyataan untuk persidangan ini, " kata hakim Dwiarso.

Menurut Hakim Dwiarso, Buni Yani saat mengunggah potongan video itu menyingkirkan kata gunakan dalam traskipnya, hingga tak ada pengaruhnya pada perkara yang tengah berjalan sekarang ini. " Jadi tak ada pengaruhnya jikalau unggahan Buni Yani itu tidak kita putar di sidang, " kata hakim Dwiarso. Bandar Poker Online




  • Ahok: Saya Minta Maaf Bukan Berarti Salah

"Orang di perumahan saya pada lari ke Singapura setelah kasus ini."

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok keukeuh mengaku tidak berniat menodakan agama Islam terkait ucapannya di Kepulauan Seribu yang kini menyeretnya di persidangan. Meski begitu, Ahok mengaku tak keberatan meminta maaf kepada masyarakat.

Menurut Ahok, ia rela meminta maaf bukan karena ia mengaku salah, tapi tapi dikarenakan ingin membuat situasi kembali tenang. Hal itu diungkapkan Ahok dalam sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Selasa malam 4 April 2017.

"Orang di perumahan saya pada lari ke Singapura setelah kasus ini. Jadi saya pikir saya harus minta maaf karena saya sudah mengganggu keamanan," kata Ahok.

Selain itu, permintaan maaf ini juga untuk menurunkan tensi kisruh di Jakarta. Menurut Ahok, demo yang dilakukan sejumlah pihak secara terus menerus membuat bidang ekonomi dan investor lari. Terlebih, Ahok merasa telah sering merepotkan pihak kepolisian dengan kasusnya itu.

"Polisi dan negara habis banyak uang buat ngejaga saya. Kemana-mana saya dikawal terus. Sidang terus seperti ini," kata Ahok.Poker Online Terpercaya



Kegaduhan sosial politik menerpa di tengah masyarakat menyusul serangkaian demonstrasi sejumlah organisasi massa atau ormas yang mengatasnamakan agama dalam rentang setengah tahun terakhir. Nuansa politis ditengarai sangat kental dalam berbagai aksi tersebut. Toleransi dan kebinekaan yang selama ini terjaga di Indonesia pun terusik.

Fenomena tersebut turut menjadi perhatian Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq. Bila benar ditunggangi kepentingan politis, menurut mantan Guru Besar di IAIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, aksi seperti itu tidak bisa dikatakan murni perjuangan agama.

"Karena kita harus menyadari posisi hidup di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kebinekaan," ucap Hamka Haq saat berbincang dengan reporter Liputan 6 SCTV Realino Oscar di kediamannya, beberapa hari lalu.


Menurut penulis buku Islam, Pancasila dan Pluralisme tersebut, masyarakat Indonesia bukan hidup di negara seperti Arab Saudi yang notabene 100 persen muslim atau mono-agama dan mono-budaya.Agen Domino

"Kita di sini beragam, baik etnis, budaya maupun agama. Jadi diperlukan kebersamaan," tutur pria kelahiran Barru, Sulawesi Selatan, yang genap berusia 64 tahun tersebut.

Lebih jauh ia memaparkan, fenomena agama ditunggangi kepentingan politis muncul lantaran kekurangtahuan mengenai posisi sebagai umat beragama dalam negara Pancasila.

"Saya harus mengulangi di sini, bahwa dalam kaitan dengan negara Pancasila sebagai negara hukum dan dengan kita sebagai umat beragama itu, ada tiga kategori ayat atau ajaran agama bila dikaitkan dengan negara (berdasar) Pancasila," ia menekankan.


Tak Diundangkan, Ayat Tak Berlaku

Pertama, Hamka Haq memaparkan, kategori syariat Islam berlangsung secara otomatis karena diakui oleh konstitusi seperti yang tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Ayat-ayat atau syariat yang berlaku atau diberlakukan karena diundangkan oleh negara dan dibuat undang-undangnya oleh negara.

Sebagai contoh, syariat Islam tentang keluarga diatur dalam UU Perkawinan yang tertuang dalam UU No 1 1974. Di sini diatur tentang perkawinan, perceraian serta anak yang dikompilasikan dengan hukum syariat Islam dan berlaku karena diundangkan oleh negara.

Hanya saja, menurut anggota Komisi VIII DPR yang membidangi sosial dan agama tersebut, ayat-ayat yang tidak diundangkan oleh negara tidak bisa diberlakukan di Indonesia, sebagai contoh pencuri.

"Di Al-Maidah 38, pencuri itu dipotong tangan. Akan tetapi tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena negara tidak mengatur UU tersebut," ujar dia.

Kedua, hal ini sama kaitannya dengan UU Pilkada. Dalam UU Pilkada, tidak ada aturannya Pilkada itu sah menurut ajaran agama masing-masing. "Jadi ayat-ayat pidana seperti itu dan juga politik tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Karena tidak diundangkan dalam negara," Hamka Haq menjelaskan.

"Misalnya, UU Pilkada membolehkan muslim memilih nonmuslim kalau dia mau. Membolehkan nonmuslim kalau dia mau, tidak ada paksaan. Jika ia mau, itu dibolehkan," ia menambahkan.

Dengan kata lain, warga memilih kandidat dalam Pilkada yang bukan seagama tidak serta-merta disebut kafir. "Jadi, jangan terlalu mudah membuat statement kafir karena hanya satu ayat yang belum berlaku di Indonesia," kata penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2010 tersebut.

Lalu, bagaimana pandangan lebih jauh terhadap beberapa demonstrasi mengatasnamakan umat Islam yang ditengarai bermuatan politis? Bagaimana pula pendapat Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia itu mengenai merawat persatuan, kebinekaan, dan toleransi di republik ini?tutur Hamka.
Share To:

Unknown

Post A Comment:

0 comments so far,add yours